DENPASAR – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali menegaskan komitmennya dalam memperketat pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) serta mendorong kolaborasi multisektoral demi menjaga stabilitas keamanan di wilayah Bali. Langkah ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban Masyarakat Terkait Aksi Kriminalitas di Bali yang berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Lt. III Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (13/7).
Kegiatan rakor tersebut dibuka langsung oleh Wakil Ketua III DPRD Provinsi Bali, Komang Nova Sewi Putra, serta dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali. Rapat ini digelar guna merespons dinamika peningkatan kriminalitas belakangan ini yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) maupun WNA. Mengingat status Bali sebagai destinasi wisata dunia, aspek keamanan dan kenyamanan wisatawan menjadi prioritas yang harus dijaga bersama melalui kerja sama erat antara instansi penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga adat.
Hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali, Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Bagus Aditya Nugraha Suharyono, memaparkan peran serta strategi keimigrasian di hadapan forum yang juga dihadiri jajaran Polda Bali, BNN, Majelis Desa Adat (MDA), serta anggota Komisi I DPRD Bali.
Bagus Aditya menjelaskan bahwa setiap WNA yang masuk ke wilayah Indonesia dipastikan telah melalui penyaringan ketat serta memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan tujuan kedatangannya. Meski demikian, tantangan utama di lapangan terletak pada pengawasan aktivitas WNA agar tetap konsisten dengan visa atau izin tinggal yang dikantongi.
"Imigrasi secara konsisten mengawasi keberadaan orang asing. Namun, demi mewujudkan Bali yang aman dan nyaman, kerja sama dari semua unsur sangat dibutuhkan. Kami memiliki wadah Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) untuk berkoordinasi dengan instansi samping, dan kami sangat membuka ruang kolaborasi yang lebih erat dengan DPRD, masyarakat, hingga lembaga adat untuk melaporkan setiap indikasi pelanggaran," ujar Bagus Aditya.
Urgensi kolaborasi ini juga selaras dengan masukan dari para anggota Komisi I DPRD Bali. Salah satunya, Dewa Rai, yang menegaskan bahwa Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara memegang peranan vital untuk memberikan yang terbaik bagi Bali, di mana Komisi I berkomitmen penuh untuk memperkuat kolaborasi dengan Imigrasi dan Bea Cukai di masa mendatang. Selain itu, forum juga menyoroti pentingnya peran Pecalang serta dorongan bagi pengusaha di area pariwisata untuk memasang kamera pengawas (CCTV).
Rapat koordinasi ini menghasilkan kesepahaman bersama bahwa pemeliharaan kamtibmas pariwisata Bali tidak dapat bertumpu pada satu instansi saja, melainkan membutuhkan pembentukan sinergi menyeluruh dan wadah komunikasi yang berkelanjutan demi menjaga citra Bali di mata internasional.
