BADUNG — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Ramdhani, bersama jajaran Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian se-Bali menghadiri Rapat Koordinasi Keimigrasian dengan Perwakilan Asing Tahun 2026 yang berlangsung di The Trans Resort Bali, pada Kamis (27/8).
Kegiatan dialog strategis ini diselenggarakan sebagai forum komunikasi, koordinasi, dan pertukaran informasi antara Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri RI dengan perwakilan negara-negara sahabat. Forum ini dihadiri oleh 41 pejabat perwakilan asing yang berkedudukan di Bali, terdiri atas Konsul Jenderal, Konsul Kehormatan, serta staf diplomatik.
Dalam laporan pelaksanaan kegiatan, Direktur Kerja Sama Keimigrasian dan Bina Perwakilan, Arief Munandar menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi, meningkatkan kerja sama, serta membangun kesamaan pemahaman terhadap kebijakan keimigrasian dan pengkonsuleran terkini. Melalui pemahaman yang akurat, para diplomat diharapkan dapat menyampaikan informasi regulasi keimigrasian Indonesia secara tepat kepada warga negaranya yang berada di Indonesia, khususnya di Bali.
Selain sebagai sarana diseminasi regulasi, forum ini dirancang sebagai wadah dialog konstruktif guna menghimpun masukan serta perspektif dari korps diplomatik. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan dan penyempurnaan kebijakan imigrasi nasional yang semakin adaptif, efektif, dan responsif terhadap dinamika global.
"Keimigrasian merupakan bagian integral dari fungsi pemerintahan yang berperan penting dalam memberikan manfaat sekaligus melindungi kepentingan nasional. Seiring tingginya mobilitas global, Ditjen Imigrasi terus berkomitmen menjaga keseimbangan antara keamanan negara, kualitas pelayanan publik, serta dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Direktur Jenderal Imigrasi dalam sambutan pembukaannya.
Dalam arahannya, Direktur Jenderal Imigrasi memaparkan empat perkembangan strategis keimigrasian Indonesia saat ini diantaranya penguatan sistem layanan berbasis elektronik dan integrasi data keimigrasian guna memberikan pelayanan yang transparan, cepat, dan akuntabel. Pemanfaatan fasilitas pemeriksaan otomatis (Autogate) biometrik, pengawasan digital terpadu, hingga penggunaan teknologi drone di wilayah perbatasan. Penanggulangan kejahatan transnasional, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyelundupan manusia, dan pemalsuan dokumen perjalanan. Komitmen mendukung agenda pembangunan nasional melalui kebijakan keimigrasian yang ramah investasi.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi teknis dari narasumber Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kemlu RI, Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Direktorat Visa dan Dokumen Perjalanan, serta Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, yang ditutup dengan sesi Coaching Clinic layanan keimigrasian bagi para diplomat asing.
Melalui penyelenggaraan Rakor ini, Kanwil Ditjen Imigrasi Bali menegaskan komitmennya untuk terus mendukung terciptanya pelayanan keimigrasian yang profesional, kolaboratif, serta menjamin kepastian hukum dan keamanan di wilayah Bali.
